RUU PDP Dinilai Masih Banyak Kekurangan

Zilelev.com – Rancangan Undang-Undang Pelindungan Information Pribadi diharapkan bakal mengadopsi aturan dalam Basic Information Safety Regulation/GDPR, regulasi perihal perlindungan knowledge pribadi publik yang diterapkan di Uni Eropa.

Yayasan Tifa bersama Meta, dalam pembicaraan Rabu (30/3/2022), mengatakan bahwa penting bagi RUU PDP bagi mengadopsi standar pelindungan knowledge pribadi yang berlaku internasional.

“Tujuan pengaturan PDP merupakan mendorong perkembangan penemuan serta ekonomi yang andal serta bisa dipercaya. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan prinsip serta mekanisme implementasi Undang-undang PDP yang merujuk pada standar internasional, yaitu GDPR,” ucap Sherly Haristya, salah satu kumpulan pemain penulis serta perwakilan dari Yayasan Tifa.

Namun berdasarkan Sherly, tingkat kesadaran masyarakat Indonesia mengenai pentingnya PDP masih rendah serta adanya tantangan menyatukan beragam pandangan di pembahasan RUU PDP.

Baca Jua:
Komisi I DPR Pastikan Mulai Rapat Bahas RUU PDP Pekan Depan

Sherly menambahkan bahwa Indonesia membutuhkan RUU PDP yang sederhana namun bermakna. Sayangnya, ada banyak hal yang sepatutnya ditinjau ulang di dalam draft RUU PDP.

Dalam pembicaraan hal yang demikian, Yayasan Tifa menemukan bahwa pengaturan serta implementasi RUU PDP sepatutnya serasi dengan standar internasional serta kebutuhan lokal serta koordinasi yang bagus antara otoritas PDP yang independen dengan beragam pemangku kepentingan di dalam mengatur serta mengimplementasikan regulasi PDP.

Sherly menjelaskan bahwa pengaturan RUU PDP seharusnya mengatur pemrosesan knowledge pribadi bagi kepentingan publik serta menghargai PDP. Namun Sherly mengamati bahwa dalam draft hal yang demikian belum ada pengaturan ini.

Selain itu, beragam pertanyaan lain pun timbul seperti klasifikasi knowledge pribadi yang seperti apa yang diizinkan diolah bagi kepentingan publik dalam konteks Indonesia serta mekanisme pengamanan yang seperti apa guna memastikan perlindungan dari knowledge pribadi yang diolah bagi kepentingan publik.

Baca juga:  Samsung Ingin Garap Headset Galaxy VR

Pengaturan RUU PDP pun seharusnya mempertimbangkan pengaturan sistem verifikasi berdasarkan ragam layanan platform komputerisasi. Dalam hal ini, ragam verifikasi pada draft RUU PDP masih belum terang serta terlalu luas.

Baca Jua:
Menkominfo usulan Pemilu dengan E-Voting, Pakar: Tunggu RUU PDP Rampung dahulu

RUU PDP seharusnya enggak memprioritaskan consent, melainkan sepatutnya memampukan pengendali serta prosesor knowledge bagi menggunakan beragam landasan hukum lainnya.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.