PPN 11 Persen dikala Isi Dompet komputerisasi Hanya Dikenakan kepada Biaya Administrasi

Zilelev.com – Direktur Penyuluhan, Pelayanan, juga Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Neilmaldrin Noor menegaskan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN 11 persen hanya dikenakan atas biaya jasa atau biaya administrasi dari perusahaan teknologi finansial sebagai pihak yang memfasilitasi transaksi.

Artinya, PPN 11 persen enggak dikenakan secara segera kepada nominal transaksi di layanan teknologi finansial hal yang demikian, tetapi hanya pada biaya administrasi.

“Misalnya kita high up e-money Rp 10 juta, umumnya terdapat biaya jasa atau kita ketahui sebagai payment sekitar Rp 500 atau Rp 1.500 tergantung dari pemberi jasa. Nah, atas payment Rp 500 inilah yang nantinya bakal dikenai PPN 11 persen sehingga PPN yang dipungut hanya sebesar Rp 55,” terang Neilmaldrin dalam keterangan sah, Rabu (13/4/2022).

Ketentuan ini cocok dengan undang-undang Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2022 seputar Pajak Penghasilan (PPh) juga PPN atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Baca Pun:
PPN 1,1 Persen buat Penjualan Kendaraan Bekas Berlaku buat Bisnis, Bukan Pribadi

Dia menambahkan enggak seluruh jasa fintech bakal dipungut PPN, tetapi hanya jasa berupa pembayaran, penyelenggaraan penyelesaian transaksi investasi, penyelenggaraan penghimpunan modal, layanan pinjam meminjam, pengelolaan investasi, penyediaan produk asuransi on-line, pendukung pasar, pendukung keuangan komputerisasi, juga kegiatan jasa keuangan lain.

Sementara itu, jasa penempatan dana atau pemberian dana, jasa pembiayaan, juga asuransi on-line dibebaskan dari pengenaan PPN.

Selain mengatur seputar pemungutan PPN, PMK Nomor 69 Tahun 2022 ini pun mengatur pemotongan Pajak Penghasilan fintech yang memberi layanan pinjam meminjam atau P2P Lending atas penghasilan bunga yang diterima kreditur melalui platform hal yang demikian.

Bunga yang diterima kreditur wajib pajak dalam negeri dari fintech P2P lending bakal dipotong PPh pasal 23 sebesar 15 persen dari jumlah bruto bunga.

Baca juga:  Banyak Diminati Penikmat Motor Retro, Ini Spesifikasi pula Harga Kawasaki W175 di Bulan Maret 2022

Sementara itu, PPh pasal 26 sebesar 20 persen dari jumlah bruto bunga atau cocok persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) bakal dipungut dari bunga yang diterima kreditur wajib pajak luar negeri.

Baca Pun:
Jasa Perjalanan Umroh juga Keagamaan Lain Kena PPN, demikian ini Aturannya

Pengenaan pajak kepada penyelenggaraan bisnis fintech menunjukkan langkah serius pemerintah dalam memakai perlakuan yang sama bagi industri jasa keuangan, bagus yang dijalankan secara komputerisasi ataupun konvensional.

“Perlu dipahami bahwa penerapan pajak pada komputerisasi financial system sebelumnya telah diterapkan lebih dahulu pada kegiatan ekonomi konvensional sehingga pada intinya enggak terdapat objek pajak baru juga hanya terdapat perbedaan cara bertransaksi,” pungkas Neilmaldrin. [Antara]

Yuk Be a part of di Liga Judi buat bermain taruhan online dengan pelayanan eksklusif hanya buat kau! Hanya di liga judi yang merupakan situs judi bola sah juga terpopuler di pangkalan

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.